TUGAS,WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KPU PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR

TUGAS DAN WEWENANG KPU PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR

Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menentukan tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur meliputi :

• Merencanakan program dan anggaran ;
• Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan gubernur ;
• Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman KPU ;
• Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
• Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU ;
• Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur ;
• Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir;

1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
2. pemilihan umum presiden dan wakil presiden
3. pemilihan gubernur, bupati, dan walikkota.

dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

• Menetapkan Calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan ;
• Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten /Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan ;
• Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan dan Bawaslu Provinsi.
• Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan Gubernur dan mengumumkannya ;
• Mengumumkan calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya ;
• melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU dan Menteri 
• Menindak lanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan ;
• Mengenakan sanksi administratif dan / atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten / Kota,  sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
• Melaksanakan pedoman yang di tetapkan oleh KPU ;
• Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tatacara penyelenggaraan pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;
• Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Gubernur;
• Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada DPRD ; dan 
• Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di berikan oleh KPU dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan ;

KEWAJIBAN KPU PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN  PEMILIHAN GUBERNUR 

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, KPU Provinsi wajib :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dengan tepat waktu ;
2. Memperlakukan peserta Pemilihan calon Gubernur secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri ;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan Bawaslu ;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
9. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi ;
10. Melaksanakan Keputusan DKPP ; dan
11. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.